Selama pandemi Covid-19, media memiliki peran strategis untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Media tidak hanya memiliki peran untuk menyampaikan fakta, tetapi juga memberikan edukasi.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jatim berupaya terus membangun strategi manajemen isu dan persepsi publik untuk mengatasi beredarnya informasi yang ada di masyarakat. Salah satunya dengan melakukan pertemuan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Manajeman Isu Pemerintah Daerah di Hotel Aria Gajayana Malang, Jumat (2/7).
Kegiatan ini diikuti oleh Perwakilan Dinas Kominfo Kabupaten/Kota di Jatim, baik hadir secara langsung ataupun mengikuti secara daring dari daerah masing-masing.
Kepala Dinas Kominfo Jatim, drs. Benny yang hadir secara virtual melalui zoom meeting mengatakan, koordinasi dan singkronisasi antara masyarakat dan pemangku kepentingan perlu dilakukan.
“Isu yang beredar sering dimaknai berita burung,dimasa sekarang ini, peran kita adalah bagaimana mengelola permasalahan yang ada dan menyampaikan itu kepada publik” katanya.
Senada dengan yang disampaikan drs. Benny, Dosen Ilkom UB, Anang Sujoko mengatakan Pemerintah harus bisa menjadi sumber informasi bagi publik. Adanya krisis pandemi covid-19, semua stakeholder harus senada dan memiliki peran aktif untuk mengatasi permasalahan.
“Pemerintah harus kredible, menangani sesuatu sesuai dengan keahliannya. Pemimpin memberi contoh dan masyarakat juga harus ikut berkontribusi memutus mata rantai” katanya.
Ia menambahkan, media harus memberikan berita sesuai fakta. Sedangkan Pemerintah harus bisa memberikan kepastian dan transparansi tentang bagaimana mengatasi masalah yang terjadi.
Wakil Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediansyah, yang juga selaku pembicara dalam forum, menyampaikan, terkait dengan strategi komunikasi penanganan situasi pandemi ini, Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, masyarakat harus dilibatkan.
Menurutnya, setiap kebijakan dari saat menjadi agenda, perumusan, penetapan, pelaksanaan, hingga evaluasi harus menjadikan komunikasi sebagai faktor penting dan berperan signifikan. “Bagaimanapun, persoalan informasi, koordinasi, sosialisasi, dan persuasi menjadi contoh bahwa komunikasi tidak boleh diabaikan dari rangkaian proses pengambilan dan implementasi kebijakan pemerintah,” katanya*Sinergi Komunikasi Publik, Diskominfo Jatim Bangun Manajemen Isu di Masa Pandemi Covid*
Selama pandemi Covid-19, media memiliki peran strategis untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Media tidak hanya memiliki peran untuk menyampaikan fakta, tetapi juga memberikan edukasi.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jatim berupaya terus membangun strategi manajemen isu dan persepsi publik untuk mengatasi beredarnya informasi yang ada di masyarakat. Salah satunya dengan melakukan pertemuan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Manajeman Isu Pemerintah Daerah di Hotel Aria Gajayana Malang, Jumat (2/7).
Kegiatan ini diikuti oleh Perwakilan Dinas Kominfo Kabupaten/Kota di Jatim, baik hadir secara langsung ataupun mengikuti secara daring dari daerah masing-masing.
Kepala Dinas Kominfo Jatim, drs. Benny yang hadir secara virtual melalui zoom meeting mengatakan, koordinasi dan singkronisasi antara masyarakat dan pemangku kepentingan perlu dilakukan.
“Isu yang beredar sering dimaknai berita burung,dimasa sekarang ini, peran kita adalah bagaimana mengelola permasalahan yang ada dan menyampaikan itu kepada publik” katanya.
Senada dengan yang disampaikan drs. Benny, Dosen Ilkom UB, Anang Sujoko mengatakan Pemerintah harus bisa menjadi sumber informasi bagi publik. Adanya krisis pandemi covid-19, semua stakeholder harus senada dan memiliki peran aktif untuk mengatasi permasalahan.
“Pemerintah harus kredible, menangani sesuatu sesuai dengan keahliannya. Pemimpin memberi contoh dan masyarakat juga harus ikut berkontribusi memutus mata rantai” katanya.
Ia menambahkan, media harus memberikan berita sesuai fakta. Sedangkan Pemerintah harus bisa memberikan kepastian dan transparansi tentang bagaimana mengatasi masalah yang terjadi.
Wakil Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediansyah, yang juga selaku pembicara dalam forum, menyampaikan, terkait dengan strategi komunikasi penanganan situasi pandemi ini, Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, masyarakat harus dilibatkan.
Menurutnya, setiap kebijakan dari saat menjadi agenda, perumusan, penetapan, pelaksanaan, hingga evaluasi harus menjadikan komunikasi sebagai faktor penting dan berperan signifikan. “Bagaimanapun, persoalan informasi, koordinasi, sosialisasi, dan persuasi menjadi contoh bahwa komunikasi tidak boleh diabaikan dari rangkaian proses pengambilan dan implementasi kebijakan pemerintah,” katanya
Kegiatan ini diikuti oleh Perwakilan Dinas Kominfo Kabupaten/Kota di Jatim, baik hadir secara langsung ataupun mengikuti secara daring dari daerah masing-masing.
Kepala Dinas Kominfo Jatim, drs. Benny yang hadir secara virtual melalui zoom meeting mengatakan, koordinasi dan singkronisasi antara masyarakat dan pemangku kepentingan perlu dilakukan.
“Isu yang beredar sering dimaknai berita burung,dimasa sekarang ini, peran kita adalah bagaimana mengelola permasalahan yang ada dan menyampaikan itu kepada publik” katanya.
Senada dengan yang disampaikan drs. Benny, Dosen Ilkom UB, Anang Sujoko mengatakan Pemerintah harus bisa menjadi sumber informasi bagi publik. Adanya krisis pandemi covid-19, semua stakeholder harus senada dan memiliki peran aktif untuk mengatasi permasalahan.
“Pemerintah harus kredible, menangani sesuatu sesuai dengan keahliannya. Pemimpin memberi contoh dan masyarakat juga harus ikut berkontribusi memutus mata rantai” katanya.
Ia menambahkan, media harus memberikan berita sesuai fakta. Sedangkan Pemerintah harus bisa memberikan kepastian dan transparansi tentang bagaimana mengatasi masalah yang terjadi.
Wakil Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediansyah, yang juga selaku pembicara dalam forum, menyampaikan, terkait dengan strategi komunikasi penanganan situasi pandemi ini, Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, masyarakat harus dilibatkan.
Menurutnya, setiap kebijakan dari saat menjadi agenda, perumusan, penetapan, pelaksanaan, hingga evaluasi harus menjadikan komunikasi sebagai faktor penting dan berperan signifikan. “Bagaimanapun, persoalan informasi, koordinasi, sosialisasi, dan persuasi menjadi contoh bahwa komunikasi tidak boleh diabaikan dari rangkaian proses pengambilan dan implementasi kebijakan pemerintah,” katanya*Sinergi Komunikasi Publik, Diskominfo Jatim Bangun Manajemen Isu di Masa Pandemi Covid*
Selama pandemi Covid-19, media memiliki peran strategis untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Media tidak hanya memiliki peran untuk menyampaikan fakta, tetapi juga memberikan edukasi.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jatim berupaya terus membangun strategi manajemen isu dan persepsi publik untuk mengatasi beredarnya informasi yang ada di masyarakat. Salah satunya dengan melakukan pertemuan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Manajeman Isu Pemerintah Daerah di Hotel Aria Gajayana Malang, Jumat (2/7).
Kegiatan ini diikuti oleh Perwakilan Dinas Kominfo Kabupaten/Kota di Jatim, baik hadir secara langsung ataupun mengikuti secara daring dari daerah masing-masing.
Kepala Dinas Kominfo Jatim, drs. Benny yang hadir secara virtual melalui zoom meeting mengatakan, koordinasi dan singkronisasi antara masyarakat dan pemangku kepentingan perlu dilakukan.
“Isu yang beredar sering dimaknai berita burung,dimasa sekarang ini, peran kita adalah bagaimana mengelola permasalahan yang ada dan menyampaikan itu kepada publik” katanya.
Senada dengan yang disampaikan drs. Benny, Dosen Ilkom UB, Anang Sujoko mengatakan Pemerintah harus bisa menjadi sumber informasi bagi publik. Adanya krisis pandemi covid-19, semua stakeholder harus senada dan memiliki peran aktif untuk mengatasi permasalahan.
“Pemerintah harus kredible, menangani sesuatu sesuai dengan keahliannya. Pemimpin memberi contoh dan masyarakat juga harus ikut berkontribusi memutus mata rantai” katanya.
Ia menambahkan, media harus memberikan berita sesuai fakta. Sedangkan Pemerintah harus bisa memberikan kepastian dan transparansi tentang bagaimana mengatasi masalah yang terjadi.
Wakil Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediansyah, yang juga selaku pembicara dalam forum, menyampaikan, terkait dengan strategi komunikasi penanganan situasi pandemi ini, Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, masyarakat harus dilibatkan.
Menurutnya, setiap kebijakan dari saat menjadi agenda, perumusan, penetapan, pelaksanaan, hingga evaluasi harus menjadikan komunikasi sebagai faktor penting dan berperan signifikan. “Bagaimanapun, persoalan informasi, koordinasi, sosialisasi, dan persuasi menjadi contoh bahwa komunikasi tidak boleh diabaikan dari rangkaian proses pengambilan dan implementasi kebijakan pemerintah,” katanya